JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, kehadiran polisi di tengah demonstrasi bukan untuk membungkam suara rakyat, melainkan menjaga keamanan dan ketertiban agar aspirasi bisa tersampaikan dengan aman.
Hal itu disampaikan Sigit dalam dialog publik bertajuk “Penyampaian Pendapat di Muka Umum: Hak dan Kewajiban, Tindakan Anarkistis Menjadi Tanggung Jawab Hukum” di PTIK, Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025). Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber ternama seperti Franz Magnis Suseno, Rocky Gerung, Direktur Amnesty International Usman Hamid, anggota Kompolnas Choriul Anam, serta perwakilan KontraS, Dimas Bagus.
“Kehadiran Polri bukan untuk membatasi, tapi untuk memastikan kegiatan dapat berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu hak warga negara lainnya,” ujar Sigit. Ia menekankan pendekatan humanis dan dialogis kini menjadi prioritas Polri dalam mengawal demonstrasi, termasuk membuka ruang dialog antara pendemo dan pemangku kepentingan.
Meski demikian, Sigit mengingatkan potensi penyusupan pihak yang ingin memicu kericuhan. “Beberapa aksi massa tak jarang ditumpangi perusuh sehingga bergeser menjadi tindakan anarkis yang berisiko menimbulkan korban,” kata Kapolri.
Dalam menghadapi situasi tersebut, Polri akan menindak sesuai prosedur sambil tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. “Kami hadir untuk melindungi hak masyarakat lain yang terdampak, dengan tetap memegang teguh HAM,” tegasnya.
Kapolri berharap forum seperti ini bisa menjadi wadah merumuskan gagasan konstruktif agar Polri semakin profesional, adaptif, dan tetap menjaga stabilitas keamanan sambil membuka ruang demokrasi. “Ruang demokrasi harus tetap terjaga, sehingga suara kritis dapat disampaikan sebagai alat check and balances,” pungkas Sigit.@Red
