ACEH – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Subulussalam (AMPeS) kritik keras Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMK) Sampai-sampai memintak Walikota Subulussalam melakukan Evaluasi kinerjanya sebagai kepala dinas dengan alasan banyak permasalahan bermunculan sejak kepemimpinannya, Selasa (26/9/2023)
Irwandi Sihotang, S.sos selaku Penasehat II AMPeS melalui media masa dihari yang sama mengklaim Kadis PMK kota Subulussalam lalai dalam bertugas mengakibatkan banyak permasalahan muncul yang hingga kini tidak teraselesaikan, seperti Honor Perangkat Kampong, Kantor desa tidaf aktif, serta program Kunker Keluar Daerah;
Gaji belum dibayar, tapi wacana Kunker (Kunjungan kerja) sudah muncul bersumber dari dana kampong/desa, padahal Kunker sebelumnya yang dilaksanakan hingga kini belum nampak manfaanya dirasakan Masyarakat kampong setempat, ujar Irwandi disalah satu media
Menyikapi pernyataan Penasehat II AMPeS itu Irwan Faisal, S.H Kepala Dinas PMK selain mwngucapkan terimakasih juga sedikit memaparkan beberapa hal terkait pemerintahan kampong di bawah kepemimpinannya;
” Pertama. Sejak saya di DPMK tercapai Desa Mandiri 20 % atau sama dengan 16 Kampong sudah menjadi Desa Mandiri Sesuai dengan Indeks Desa Membangun. Kedua, Selama kepemimpinany penyaluran Dana Desa Tahun 2022 yang bersumber dari APBN tercepat Ke 3 se – Aceh, demikian Juga Pada Tahun ini yang buktikan dengan Penghargaan dari Gubernur Aceh, ujarnya
Ketiga. Bahwa program prioritas Nasional dan Daerah sesuai dengan kewenangan Desa terakomodir dalam APBDES semua Kampong. Keempat. Bahwa Hampir 80 % Kantor Pemerintah Kampong Aktif semenjak Kepemimpinan Kami”, tambahnya
“Sekali lagi saya ucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat telah peduli dan mengawasi secara bersama sama, terkhusus kepada rekan rekan AMPES , yang sudah memperhatikan saya. Semoga kesuksesan milik kita bersama”, tutup Faisal
Alih-alih mendapat dukungan dan suport dari sejumlah pihak atau publik, pemaparan Kadis DPMK itu justru menimbulkan Kontraversi dari sejumlah kepala Kampong dan Pemerhati kampong dari kalangan LSM, Pers, serta Warga Pemko Subulussalam pada umumnya karena apa yang dipaparkan berseberangan dengan apa yang ungkap oleh AMPeS.
Bukan hanya sampai disitu, para Kades/Kepala Kampong harus siap siaga sebagaimana dikatakan beberapa pegiat LSM, Ormas, dan Insan Pers kepada media ini bahwa bisa saja kami berinisiatif melakukan penelusuran atas landasan terciptanya desa mandiri yang melahirkan penghargaan dari Gubernur Aceh, kemana saja dana desa sumber APBN tahun 2022 digelontorkan, serta Kantor desa/kampong mana saja yang masuk didalam 80% aktif sesuai pernyataan Kadis DPMK Subulussalam itu. ujar mereka, @Sabirin Siahaan
