NIAS SELATAN, mediapolri.id – Demi menjaga proses pemerintah Desa yang transparan, bersih dan tanpa KKN, BPD beserta masyarakat sepakat menolak Rancangan Program Desa T.A 2026.
Salah satu alasan masyarakat dan BPD Nituwu Boho menolak RAPBDes dan APBDes T.A 2026 karena Struktur Pemerintah Desa Nituwu Boho, Kecamatan Lolowa’u, Kabupaten Nias Selatan telah dikerumuni oleh keluarga besar Kepala Desa. Demikian disampaikan YH kepada media Sabtu (13/06/26).
“UU No. 6 Tahun 2014 pasal 26 mewajibkan kepala Desa menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Sementara pasal 51 secara tegas melarang perangkat Desa melakukan KKN yang menguntungkan diri sendiri atau golongan tertentu,” ucap YH.
Keterlibatan keluarga besar kepala Desa dalam pemerintahan akan menghilangkan hak – hak masyarakat terutama soal keterbukaan publik. Selain itu memungkinkan terjadinya korupsi, penyalahgunaan, penggelapan anggaran Desa untuk kepentingan pribadi.
“Peluang besar terjadi Kolusi atau mufakat jahat dalam pengadaan barang dan jasa. Seperti yang terlihat tindakan tersebut merupakan bagian nepotisme karena selama ini banyak kejadian tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa tanpa melewati prosedur,” jelas YH.
Dikatan, dalam struktur pemerintah Desa sangat jelas bahwa hampir semua perangkat Desa merupakan saudara kandung kepala Desa, mulai dari Nobert Halawa (adik kandung kades) menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan merangkap sebagai Plt. Sekdes. Berikutnya Lutearo Halawa (abang kandung Kades) menjabat sebagai kepala dusun satu rangkap jabatan sebagai Plt. Kaur Umum. Seterusnya, Herman Jaya Halawa(adik kandung kades) menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan rangkap jabatan sebagai Plt. Kepala Seksi Pelayanan.
“ Disisi lain kami masyarakat menilai bahwa Ketua BPD punya kepentingan pribadi dalam pengelolaan Dana Desa Nituwu Boho karena anaknya menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan dan merangkap sebagai Plt. Kaur Perencanaan,” tuturnya.
Masyarakat Desa Nituwu Boho berharap kepada pemerintah Kabupaten Nias Selatan agar melakukan evaluasi tentang struktur pemerintah Desa Nituwu Boho termasuk kinerja kepala Desa yang selalu terlihat arogan saat berhadapan dengan masyarakat. Karena menurut mereka, “untuk apa dipaksakan jika hasilnya hanya menciptakan gesekan tajan antara pemdes dengan masyarakat.
“Hampir 90% masyarakat Desa Nituwu Boho mengkritik kinerja kepala Desa saat ini. Yang 10% pendukung kades adalah pihak keluarganya dan satu-satunya solusi supaya aman kami meminta kepada Bupati Nias Selatan untuk menempatkan PJ. Kepala Desa di Nituwu Boho,” tutup YH. @bw
