PADANG – Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., memberikan sejumlah penekanan kepada jajaran Kapolsekta di wilayah hukum Polresta Padang, Kabag Ops, Kasat Intelkam, dan Kasat Samapta terkait kesiapsiagaan menghadapi dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Arahan tersebut disampaikan dalam kegiatan di Ruang Jenderal Hoegeng Lantai IV Mapolda Sumbar, Selasa (1/9/2026). Kegiatan turut dihadiri Wakapolda Sumbar, Irwasda, Karoops, Dirintelkam, dan Dirsamapta.
Kapolda menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak masyarakat yang harus dihormati dan dilayani sesuai ketentuan hukum. Polri, kata dia, berkewajiban memastikan aspirasi dapat disampaikan secara aman, tertib, dan damai tanpa mengganggu kepentingan masyarakat lainnya.
“Tugas kita adalah memastikan penyampaian aspirasi masyarakat dapat berlangsung aman, tertib, damai, dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, saya menekankan kepada seluruh jajaran Polda Sumatera Barat agar melaksanakan tugas secara profesional, humanis, terukur, dan berpedoman pada prosedur yang berlaku,” tegasnya.
Dalam arahannya, Irjen Pol. Djati meminta jajaran memperkuat deteksi dini dan komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk koordinator lapangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa, dan kelompok masyarakat lainnya.
Kehadiran polisi di lapangan juga harus dioptimalkan melalui patroli dan penjagaan di lokasi strategis, objek vital, pusat pemerintahan, pusat perekonomian, serta lokasi yang berpotensi menjadi titik berkumpulnya massa.
“Jangan hanya hadir ketika terjadi gangguan, tetapi hadir sejak awal untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas,” ujarnya.
Terkait pengamanan unjuk rasa, Kapolda menekankan pendekatan humanis dan persuasif. Personel diminta mampu mengendalikan diri, tidak mudah terpancing provokasi, serta menjalankan setiap tahapan pengendalian massa sesuai SOP.
Irjen Pol. Djati juga menegaskan, personel yang melaksanakan pengamanan unjuk rasa dilarang membawa maupun menggunakan senjata api dengan peluru tajam.
Jajaran juga diminta mewaspadai provokator dan pihak yang berupaya memperkeruh situasi melalui provokasi, perusakan, maupun tindakan anarkis.
“Bedakan antara masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai dengan pihak yang melakukan pelanggaran hukum,” tegasnya.
Apabila terjadi tindakan anarkis atau tindak pidana, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, terukur, profesional, dan proporsional dengan tetap menghindari tindakan berlebihan.
Selain aspek personel, Kapolda meminta kesiapan sarana dan prasarana turut diperhatikan. Setiap pimpinan pengamanan wajib memastikan personel memahami tugas, posisi, tanggung jawab, serta cara bertindak sesuai ploting.
Pemeriksaan perlengkapan Dalmas, kendaraan dinas, alat komunikasi, peralatan kesehatan, dan sarana pendukung lainnya juga harus dilakukan sebelum pelaksanaan tugas.
Melalui arahan tersebut, Polda Sumbar menegaskan komitmennya menjaga kamtibmas tetap aman dan kondusif, sekaligus memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib.
Kesiapsiagaan, komunikasi, pendekatan humanis, dan penegakan hukum yang profesional menjadi kunci Polri dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak masyarakat dan terciptanya keamanan di Sumatera Barat.@Red
