oleh

Walimurid Adukan Oknum Guru SMPN 4 Panimbang Ke Pihak Berwajib, Ada Apa.?

PANDEGLANG, – Sejumlah Wali murid di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Panimbang mendatangi Kepolisian Sektor (Polsek) Panimbang Polres Pandeglang Polda Banten, Kedatangannya tersebut tidak lain untuk mengadukan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum guru.

Kepada wartawan wali murid yang identitasnya ingin disamarkan, dan sebut saja Arjun (35) kepada awak media mengatakan kalau dirinya bersama wali murid lainnya mendatangi Kepolisian Sektor (Sektor) Panimbang untuk melaporkan Oknum Guru di SMPN 4 Panimbang.

“Benar Pak, kami bersama-sama dengan walimurid yang lain mendatangi kantor Kepolisian Panimbang, tujuannya untuk melaporkan oknum guru yang melakukan pungutan secara sepihak dengan dalih untuk biaya iuran Pelulusan dan pengadaan Komputer,” terang Arjun wali murid asal Kampung Cimahpar Rt 002, Rw 007 Desa Citeureup Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandelang Provinsi Banten.

Arjun mengaku terbebani dengan biaya yang dipungut oknum guru di SMPN 4 Panimbang lantaran tidak mampu untuk membayarnya.

“Sangat beban sekali dengan biaya yang dipinta oknum guru, tapi ya gimana lagi jika tidak membayar bagaimana dengan nasib anak saya,” ujar Arjun.

Ia menjelaskan, sebelumnya dirinya dan wali murid lainnya disodorkan Surat Pernyataan Musyawarah oleh Panitia, dewan Guru bersama Komite Sekolah untuk ditanda tangani, Namun semua itu kurang masuk akal sehingga dilakukan penolakan, dan tidak menandatangani surat tersebut.

“Isi surat janggal dan terkesan sangat menyulitkan kami selaku wali murid, sebab nominal uang yang dipinta lumayan besar, jika mengingat keterbatasan ekonomi keluarga kami,” ucap Arjun.

Lebih lanjut ungkap Arjun untuk nilai iuran yang diminta oknum guru SMPN 4 Panimbang berinisial SB terhadap wali murid jumlahnya bervariasi dari mulai Rp.300.000, Rp.400.000 hingga mencapai Rp.600.000, diperuntukan Pengadaan Komputer, dan biaya Pelulusan serta Penebusan Ijazah.

‚ÄĚKalau saya diminta oleh Ibu guru SB sebesar Rp.350.000 ribu, dan keterangannya untuk pengadaan komputer serta biaya pelulusan juga penebusan ijazah,” tukas Wali murid yang ingin namanya disamarkan itu.

Sementara, dari hasil investigasi wartawan dilapangan, dan keterangan lain dari sumber wali murid yang turut membayar iuran didapati informasi adanya dugaan penekanan dilakukan pihak sekolah kepada wali murid, Sehingga banyak wali murid yang membayar iuran karena keterpaksaan, khawatir anaknya tidak menerima ijazah setelah kelulusan nanti.

Menanggapi persoalan itu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi 1V Fraksi Golongan Karya, Habibi Arafat ketika diminta staitmennya dimedia menyampaikan sangat menyangkan jika benar terjadi pungutan dilingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Panimbang. Karena menurut Habibi, operasional sekolah sudah ditanggung oleh pemerintah melalui dana BOS.

“Sangat disayangkan jika benar masih ada oknum guru yang membebankan biaya kepada orangtua siswa untuk penebusan ijasah, bukanlah sudah ada dana BOS untuk menanggulangi kegiatan di Sekolah,” papar Habibi

Habibi pun minta pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, untuk segera mengambil sikap dan melakukan klarifikasi ke pihak sekolah yang bersangkutan guna mencari tahu kebenarannya.

“Kepala Dinas harus segera mengambil sikap untuk menelusuri lebih detail mengenai persoalan pungutan di Sekolah, sebab jika dibiarkan saja akan berdampak pada sekolah yang lain, dan khawatir akan dijadikan sebagai contoh kurang baik ” cetusnya.

Dia juga meminta Dinas Pendidikan atau inspektorat Kabupaten Pandeglang melakukan pemeriksaan atau mengaudit anggaran BOS sekolah tersebut, untuk memastikan keperuntukan dana bantuan operasional sekolah dipergunakan sesuai dengan juknis apa tidak,” pungkasnya.

Terpisah ketika dihubungi lewat pesan singkat WhatsApp Kepala Dinas Pendidikan Pandeglang, Taufik Hidayat akan melakukan cek and ricek ke lapangan.

“Akan kami klarifikasi dulu pihak sekolah, dan selanjutnya baru akan dilakukan pengecekan guna memastikan kebenaran sesuai dengan informasi yang beredar , dan untuk masalah ini tunggu nanti hasilnya’” tutup Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang. @Tim

Komentar

News Feed