BALI — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmen kuat untuk menjalankan tiga prioritas utama yang menjadi amanat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam bidang keamanan dan penegakan hukum. Tiga fokus tersebut meliputi pemberantasan narkotika, penyelundupan, dan judi online, Rabu 30 Oktober 2025
Hal itu disampaikan oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., saat mewakili Kapolri dalam kegiatan The 2nd Joint Committee Polri – Ministry of Interior (MOI) Kingdom of Saudi Arabia, yang berlangsung di Hotel Bintang Bali Resort, Kuta, Bali, Kamis (30/10/2025).
Forum tersebut menjadi tindak lanjut dari implementasi Perjanjian Kerja Sama antara Polri dan Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi, sekaligus wadah strategis untuk memperkuat hubungan bilateral di bidang keamanan dan penegakan hukum lintas negara.
Dalam sambutannya, Wakapolri menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menekankan tiga agenda prioritas dalam menjaga stabilitas nasional dan kedaulatan hukum, yakni:
- Pemberantasan narkotika,
- Pemberantasan penyelundupan, dan
- Pemberantasan judi online.
“Perang terhadap tiga kejahatan besar ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi lintas lembaga di tingkat nasional dan internasional. Polri akan terus memperkuat kolaborasi dengan kementerian, lembaga negara, serta mitra global seperti Interpol dan otoritas keamanan negara sahabat,” ujar Komjen Dedi Prasetyo.
Ia juga memaparkan capaian signifikan Polri dalam penanganan kasus narkotika. Dalam beberapa waktu terakhir, Polri berhasil memusnahkan 214,84 ton barang bukti narkotika senilai lebih dari Rp29 triliun.
Langkah ini menjadi bukti nyata dukungan Polri terhadap visi Asta Cita Presiden Prabowo, sekaligus wujud keseriusan pemerintah dalam memerangi narkoba sebagai ancaman serius bagi generasi bangsa.
Wakapolri turut menyoroti tren penyalahgunaan narkotika yang semakin kompleks dan memanfaatkan teknologi modern. Ia mencontohkan munculnya pola baru seperti penyalahgunaan ketamin yang dihirup melalui hidung dan etomidate yang dicampur dalam liquid pods, yang kini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
Oleh karena itu, penguatan kerja sama internasional dalam riset, intelijen, dan laboratorium forensik dinilai sangat penting. Kolaborasi Polri dengan Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi menjadi momentum strategis dalam memperkuat penegakan hukum terhadap narkotika, penyelundupan, serta kejahatan lintas batas lainnya.
Kepala Delegasi Kerajaan Arab Saudi, Major General Abdullah Bin Abdulrahman Al-Hamad, menyambut baik kolaborasi tersebut dan menegaskan bahwa nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara telah mencakup berbagai potensi ancaman lintas batas, termasuk terorisme dan kejahatan transnasional.
“Kerajaan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kerja sama strategis dengan Indonesia dalam menghadapi ancaman narkotika, ekstremisme, dan kejahatan lintas negara,” ujar Al-Hamad.
Pertemuan ini menghasilkan Minutes of Meeting (MoM) yang berisi langkah konkret implementasi kerja sama keamanan bilateral antara Polri dan Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi.
Dalam kesepakatan tersebut, kerja sama di bidang pemberantasan narkotika akan mulai dijalankan pada Desember 2025, disusul kerja sama di sektor keamanan lainnya.
Sinergi strategis ini menjadi bentuk nyata diplomasi kepolisian (police diplomacy) yang tidak hanya memperkuat stabilitas kawasan, tetapi juga menjadi model kerja sama global dalam menghadapi tantangan kejahatan lintas negara.
Kegiatan The 2nd Joint Committee Polri–MOI Kingdom of Saudi Arabia turut dihadiri pejabat tinggi Polri, perwakilan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, serta delegasi Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi.
Melalui forum ini, Polri menegaskan tekad untuk terus melaksanakan amanat Presiden Prabowo Subianto, menjaga stabilitas keamanan nasional, memperkuat penegakan hukum, dan melindungi masa depan bangsa dari ancaman kejahatan global.@Red
