TNI dan Polri Akan Tertibkan PDP dan ODP yang Membandel

JAKARTA, Mediapolri.id – Pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP) yang tidak taat aturan akan diberi peringatan.

Tak tanggung-tanggung, TNI dan Polri akan turun tangan dalam menertibkan PDP dan ODP yang membandel untuk mengurangi penyebaran covid-19 di tengah masyarakat.

“Presiden (Joko Widodo) menegaskan masyarakat yang sudah jadi ODP dan PDP yang tidak disiplin agar dilakukan langkah-langkah peringatan, baik dari petugas kesehatan dan dibantu TNI/Polri,” kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Pusat, Senin, 20 April 2020.

Doni menegaskan masyarakat yang membuat keramaian juga akan diberikan sanksi. Polri telah membubarkan kerumunan sebanyak 1.731 kali hingga akhir Maret 2020.

Pembubaran dilakukan usai Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan maklumat larangan berkumpul di tengah wabah covid-19. Dalam maklumat itu disebut siapa pun yang melanggar akan dijerat Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP.

Pasal 212 KUHP menyebutkan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 216 ayat (1) menjelaskan pelanggar dapat diancam pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000.

Sementara itu, Pasal 218 KUHP berisi menjerat pelanggar dengan ancaman pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000.@mi

Komentar