oleh

Tim Bidkum Polda Bali Berikan Pembinaan dan Penyuluhan Hukum di Polres Tabanan

Polres Tabanan – Tim Penyuluhan Hukum dari Bidkum Polda Bali pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 pukul 09.30 s/d 12.10 Wita, memberikan Penyuluhan Hukum kepada anggota Polres Tabanan,

Seijin Kapolres Tabanan AKBP Ranefli Dian Candra, SIK., MH, Waka Polres Kompol I Ketut Gelgel, S.Sos., yang mendamping Tim Bidkum memberikan pembinaan dan penyuluhan Hukum bertempat di Aula Wisnu Hartono Polres Tabanan, kegiatan diikuti oleh 50 orang Personil dari Perwakilan Perwira dan Brigadir Polri di masing-masing Bag (Bagian), Sat (satuan ) da Si ( fungsi ) dan dari Perwakilan Perwira dan Brigadir Polri dari anggota Polsek jajaran

Sedangkan anggota Tim dari Bidkum Polda Bali yang melaksanakan kegiatan dan memberikan penyuluhan dipimpin oleh AKBP Ida Bagus Nuardana M, S.H., bersama dengan anggota tim dinataranya Kompol I Wayan Darmika Suputra, S.H., M.H., Pembina Agus Wirawan, S.H., dan Penata 1 Titun Syami.

Acara kegiatan dibuka Waka Polres Tabanan Kompol I Ketut Gelgel S.Sos., menyampaikan ucapan selamat datang dan terimakasih atas terlaksananya kegiatan ini di Polres Tabanan, memberikan pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok Polri, sehingga nantinya dapat dipahami dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas, sehingga ada kesamaan persepsi & pola tindak yang tepat, prosedural, proporsional, profesional dalam pengemban tugas harkamtibmas termasuk penegakan hukum. Dengan adanya kegiatan seperti ini diharapkan personil Polres Tabanan lebih menguasai tugas sesuai dengan bidangnya, sehingga dipercaya masyarakat. Ucap Waka Polres Tabanan, Selanjutnya Waka Polres menyerahkan waktu dan kesempatan kepada Tim.

Acara selanjutnya arahan disampaikan oleh AKBP Ida Bagus Nuardana M, S.H., (selaku ketua Tim) kemudian dilanjutkan penyajian meteri penyuluhan yang disampaikan secara bergantian, Adapun pokok pembahasan yang disampaikan diantaranya :
1. Penerapan dan pendalaman Perpol Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Undang – undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Dan Peraturan Pelaksanaanya.
Selesai penyajian materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, acara kegiatan sampai dengan selesai berjalan aman lancar.(ags)

Komentar

News Feed