Terlibat OTT Pejabat UNJ, Polda Metro : 7 orang Tidak Ditahan dan Wajib Lapor

JAKARTA, Mediapolri – Polda Metro Jaya tak menahan tujuh orang yang terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan beberapa pejabat Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud). Mereka hanya diminta wajib lapor.

“Ketujuh orang itu sementara dipulangkan dengan status wajib lapor,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu 23 Mei 2020.

Polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Alasannya, kasus tersebut baru diserahkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketujuh orang itu juga akan dipanggil lagi untuk diminta keterangan. Polisi masih mendalami kasus ini.

“Baru tadi malam kita selesai gelar perkara, sementara ketujuh orang kita kembalikan dulu, tapi wajib lapor. Kasus masih didalami penyelidik,” ujar Yusri.

KPK dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud menangkap basah Komarudin. Pihak yang juga ikut terjaring yakni Kepala Bagian (Kabag) Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ Sofia Hartati, Analis Kepegawaian Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kemendikbud Tatik Supartiah, Kepala Biro (Karo) SDM Kemendikbud Diah Ismayanti, serta dua staf SDM Kemendikbud Parjono dan Dinar Suliya.

“Barang bukti berupa uang sebesar USD1.200 (Rp17,7 juta) dan Rp27,5 juta,” kata Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2020.

Menurut dia, OTT terjadi sekitar pukul 11.09 WIB, Rabu, 20 Mei 2020. Operasi bersama ini berawal dari informasi Itjen Kemendikbud perihal dugaan penyerahan uang dari Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud.

Kasus rasuah ini bermula pada Rabu, 13 Mei 2020. Saat itu, Komarudin meminta dekan di UNJ mengumpulkan uang tunjangan hari raya (THR) masing-masing Rp5 juta melalui Dwi. THR itu rencananya diserahkan kepada pejabat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dan staf SDM Kemendikbud.@mi

Komentar