JAKARTA — Kuota haji, yang semula hanya soal angka dan antrean panjang, kini menjelma menjadi perkara hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait pengelolaan jatah haji 2024, setelah menerima lima laporan dari berbagai pihak yang masuk secara maraton dari akhir Juli hingga awal Agustus 2024.
“Laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji saat ini masih dalam proses penyelidikan,” ujar Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, Jumat (20/6).
Sebelumnya, Plt. Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu juga membenarkan hal itu. “Benar, perkara kuota haji sedang diusut,” kata Asep pada Kamis (19/6). Namun, soal rincian perkara, pihak KPK belum dapat memberi penjelasan lebih jauh. Sepanjang 2024, total lima laporan masuk ke KPK terkait dugaan penyimpangan ini.
- 31 Juli: Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) melaporkan dugaan korupsi kuota haji, mendesak pemeriksaan Menteri Agama Yaqut Cholil dan Wakilnya Saiful Rahmat Dasuki.
- 1 Agustus: Front Pemuda Anti-Korupsi mempersoalkan pengalihan sepihak kuota haji oleh Kemenag RI.
- 2 Agustus: Mahasiswa STMIK Jayakarta juga membawa laporannya sendiri ke KPK.
- 5 Agustus: Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat (AMALAN Rakyat) menyoroti pola serupa.
- 6 Agustus: Kelompok Jaringan Perempuan Indonesia (JPI) juga tak mau ketinggalan, bahkan membawa bunga mawar merah sebagai simbol protes di Gedung Merah Putih KPK.
Saat dikonfirmasi soal risiko korupsi terkait penambahan kuota haji, Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan agar kebijakan tidak dijadikan ajang spekulasi.
“Saya memang tidak berambisi menambah kuota haji karena itu berpotensi terjadi penyimpangan,” tegas Nasaruddin usai menghadiri acara ‘Membangun Integritas Bangsa Melalui Peran Serta Masyarakat Keagamaan’ di KPK, Rabu (12/3).
Ia juga mengingatkan bahwa penambahan jemaah bukan soal angka semata. “Kita sudah ukur, kalau Indonesia dapat penambahan 20.000, mau taruh kasur di mana? Nanti kalau itu ditambah, bisa nyerbu kemah dan makanan orang lain, bahkan bus juga bisa penuh,” kata Nasaruddin, menekankan bahwa prioritas yang jauh lebih penting adalah memperbanyak tenaga pendamping jemaah agar pelayanan haji makin maksimal.
Saat ini, bola berada di tangan KPK. Publik menunggu kerja nyata dari para penyidik antirasuah untuk menjawab siapa dalang di balik dugaan korupsi ini, dan apakah praktik semacam itu memang pernah terjadi di balik kuota haji yang begitu didamba jutaan umat.
Saat angka, jabatan, dan kesempatan bertemu, integritas adalah ujian yang tak pernah selesai.@tgk sultan
