JAKARTA – Sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi muda, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinergi Antar Lembaga untuk Terlindunginya Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, di Grand Ballroom Hotel Ambara, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan yang diinisiasi Polri ini menghadirkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si., sebagai narasumber utama. FGD ini menjadi wadah penting untuk memperkuat kerja sama lintas lembaga dalam memastikan perlindungan hak-hak anak, khususnya bagi mereka yang sempat terseret dalam situasi hukum.
Dalam pemaparannya, Menteri Arifatul menekankan bahwa anak-anak yang terlibat dalam aksi demonstrasi sering kali tidak memahami risiko hukum yang mengintai.
“Banyak dari mereka ikut karena rasa ingin tahu, diajak teman, atau tertarik oleh informasi di media sosial tanpa menyadari bahwa situasi bisa berubah menjadi anarkis,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, ada kasus di mana anak-anak dibujuk dengan dalih menghadiri konser atau pertandingan olahraga, namun justru diarahkan ke lokasi aksi. “Banyak orang tua kaget ketika tahu anak mereka justru berhadapan dengan aparat penegak hukum,” imbuhnya.
Menteri PPPA menegaskan bahwa negara hadir untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi, meski mereka tengah menjalani proses hukum.
“Berkat kerja sama Polri dan lembaga terkait, anak-anak tetap bisa menempuh pendidikan melalui sistem daring. Ini bukti nyata bahwa perlindungan anak tidak berhenti di atas kertas,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam menjalankan amanat perlindungan anak sesuai arahan Presiden RI.
“Tidak ada satu pun lembaga yang bisa bekerja sendirian. Perlindungan anak harus menjadi gerakan bersama,” ujar Arifatul.
Melalui forum ini, Polri berharap lahir rekomendasi konkret yang memperkuat jejaring kerja antarinstansi dalam mencegah anak-anak terlibat dalam aksi atau situasi yang berpotensi menjerumuskan mereka ke ranah hukum.
FGD tersebut menjadi momentum penting bahwa melindungi anak bukan hanya tugas satu institusi, tetapi tanggung jawab moral seluruh elemen bangsa demi memastikan masa depan anak Indonesia tetap aman, terlindungi, dan berdaya.@Red
