oleh

Polres Subang Giat Pengamanan Aksi Damai Aliansi Buruh Subang di Kantor DPRD

SUBANG, Mediapolri – Sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap Harkamtibmas, Polres Subang melaksanakan kegiatan Pengamanan Aksi Damai dari ABS (Aliansi Buruh Subang) di Kantor DPRD Kab. Subang, Kamis (30/7/2020).

Pengamanan tersebut terlaksana atas arahan dan petunjuk Kapolres Subang AKBP Teddy Fanani SIK MH MM melalui Kabag Ops Polres Subang AKP Rislam Harfian SH SIK CPHR didampingi Kassubag Dal Ops Bag Ops, Kassubag Bin Ops Bag Ops, Kasat Sabhara Polres Subang, Perwira Polres Subang, Personel Polres Subang, dan Personel Polsek Rayon Tengah.

Kegiatan aksi unjuk rasa damai tersebut dipimpin Suwira (FSPMI) dengan korlap aksi Rasim (FSPMI), Sujono (FSBMM), Endang (SBSI CREVIST), Tarlan (SPG YOUTEX), Big Aviv (SBSI 92), Esti (FBPS), Utom (SPN), Juhadi dan Saputra (KASBI) dengan massa berjumlah ±184 orang menggunakan 6 unit R4 dan 79 unit R2 serta membawa alat peraga berupa sound sistem, bendera, pamplet dan spanduk bertuliskan tuntutan.

Adapun tuntutan massa aksi yaitu Stop PHK dengan alasan Covid-19, meminta kepada Bupati Subang untuk membuat surat pernyataan menolak RUU Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan, dan meminta DPRD Kab. Subang untuk membuat surat penyataan menolak RUU Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan.

Esti (FBPS) dalam orasinya menyampaikan bahwa dari kajian ilmiah, Omnibuslaw hanya menguntungkan investor. Untuk itu buruh meminta dukungan DPRD dalam menolak omnibuslaw. Sebab, tanpa omnibuslaw pun buruh banyak dirugikan oleh pengusaha.

Menurut Esti, metika ada pelanggaran pengusaha, pemerintah tidak melakukan tindakan. “Kami melaksanakan aksi unjuk rasa supaya Pemda dan DPRD Kab. Subang untuk mendukung kaum buruh menolak tentang Omnibus Law.

Usai orasi dilanjutkan kegiatan audensi yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kab. Subang H. Ujang Sumarna dan dihadiri Anggota komisi IV DPRD Kab. Subang Agung, Kabid Binaperlin Disnakertrans Kab. Subang Muhksin, Kakesbangpol Udin Jazudin, Kasat Intelkam Polres Subang AKP Sonson Sudarsono SE MM, KBO Sat Intelkam Polres Subang Ipda Sukardi dan perwakilan massa ABS.

Adapun inti audensi tersebut penyampaian tuntutan Suwira dari FSPMI agar pengusaha jangan dengan mudahnya melakukan PHK terhadap karyawan buruh. Sebab, banyaknya perusahaan yang telah memecat/PHK sebelah pihak terhadap buruh karena gara-gara Covid-19. Sedangkan tidak adanya perlindungan dari pemerintah dalam hal ini Pemda Kab. Subang terhadap kaum buruh.

Sementara itu, Murdan dari KASBI berharap Pemda dan DPRD Kab. Subang agar segera membuat surat penolakan tentang Omnibuslaw Klaster.

“Kepada pihak Pemda dan DPRD Kab. Subang untuk menindaklanjuti permasalahan karyawan dengan pihak perusahaan PT. Eco Paper dan PT. Dongan Kreasi Indonesia.

Selanjutnya penyampaian dari Sujono dari SPMKB juga berharap kepada Pemda dan DPRD Kab. Subang agar segera membuat surat penolakan Omnibuslaw Klaster. Sebab, setiap ada kegiatan seperti ini agar Pemda dan DPRD Kab. Subang harus bisa menyelesaikannya.

Kabid Binaperlin Kab. Subang Muksin menyampaikan bahwa Disnakertrans sudah berupaya maksimal dan sudah melaporkan kepada pihak Pengawas Provinsi, khususnya permasalahan upah di PT Eco Paper dan PT Dongan.

Sementara tanggapan Anggota Komisi IV DPRD Kab. Subang disampaikan bahwa untuk tahun 2021 Kab. Subang akan dijadikan zona industri, setiap ada permasalahan harus diselesaikan secara mekanisme yang ada. DPRD Kab. Subang khususnya Komisi IV pada tahun 2021 akan membuat draf Perda Ketenagakerjaan terkait adanya permasalahan PT Eco Paper yang saat ini sedang dalam proses.

Adapun kesimpulan dari pelaksanaan audensi tersebut DPRD sudah membuat Draft Rekomendasi kepada DPR RI terkait Omnibuslaw. Namun, mengingat unsur pimpinan DPRD berhalangan hadir maka Draft tersebut bisa diambil oleh Serikat Buruh pada hari Senin, 3 Agustus 2020.

Pengamanan aksi unjuk rasa damai dari ABS (Aliansi Buruh Subang) di Kantor DPRD Kab. Subang berjalan aman dan kondusif. @red

IMG 20200730 WA0308

Komentar

News Feed