Nasional

Polda Banten Bongkar Kasus Korupsi Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Warna Sari Tahap 2

0
×

Polda Banten Bongkar Kasus Korupsi Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Warna Sari Tahap 2

Share this article

SERANG – Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten mengungkap kasus Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Warna Sari Tahap 2.

Hal tersebut diungkapkan Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol. Didik Hariyanto didampingi Wadirreskrimsus Polda Banten AKBP Wiwin Setiawan dan Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten AKBP Ade Papa Rihi, saat di gelar Press Conference, di Mapolda Banten, Senin (06/05/2024).

banner 325x300

Kimbes Didik menerangkan, sebelumnya dalam perkara yang sama, Tim Penyidik telah menetapkan 2 (Dua) Tersangka yang sudah divonis oleh pengadilan yaitu TB ABU BAKAR RASYID selaku Dirut PT. Arkindo yang sudah Vonis 1 tahun 5 bulan berkekuatan hukum tetap dan SUGIMAN selaku orang yang meminjam bender / Perusahaan PT. Arkindo yang sudah Vonis 3 tahun penjara berkekuatan hukum tetap.

“Saat ini, penyidik telah menetapkan 1 (Satu) Tersangka tambahan yaitu AF selaku mantan Direktur Operasional dan Pengembangan usaha PT PCM. Akibat perbuatan korupsi tersebut mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 7.001.500,000,- (Tujuh Milyar Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),” terangnya.

Sementara itu, Wadirreskrimsus Polda Banten AKBP Wiwin Setiawan menjelaskan kronologis kejadian tersebut, bahwa pada tahun 2021 PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) BUMD Pemkot Cilegon mengadakan proses lelang untuk Pembangunan jalan akses Pelabuhan warna sari tahap 2 dan dimenangkan oleh PT. ARKINO – PT MARIMA CIPTA PRATAMA KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp 48.438.360.000,- (Empat Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

“Kontrak pekerjaan selama 365 hari kalender di mulai sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022, sampai akhir kontrak pekerjaan tidak dilaksanakan karena lahan yang akan digunakan Pembangunan belum di bebaskan dan tidak mendapatkan ijin dari pemilik lahan, dan tidak dilaksanakan addendum perpanjangan waktu atau yang lainnya. Sementara uang muka sudah di cairkan pada tanggal 01 Februari 2021 sebesar Rp 7.265.754.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) dan tidak dikembalikan oleh pelaksana (PT. Arkindo – PT. Marina Cipta Pratama KDSO),” bebernya.

Wiwin Setiawan memaparkan Modus Operandi dari peristiwa tersebut, “Tersangka AF selaku direktur Operasional dan Pengembangan Usahan turut serta dalam pengkondisian proses lelang dan ia mengetahui bahwa pada saat proses lelang lahan belum ada (belum siap) dan pada saat pencairan uang muka tetap memaksakan untuk dicairkan sementara lahan belum ada atau belum siap, sehingga pekerjaan tidak bisa dilaksanakan dan uang muka dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan di bagi bagi. Dengan fakta persidangan hakim telah menjatuhkan vonis terhadap Dua tersangka yaitu Sdr SUGIMAN dan Sdr TB ABU BAKAR RASYID,” kata Wiwin.

Adapun Barang Bukti yang Diamankan, berupa Uang Tunai sebesar Rp 905.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah) disita dari Tersangka dan Saksi (uang dari uang muka projek) sudah disitia pada perkara Tersangka SUGIMAN dan Tersangka TB ABU BAKAR RASYID,

Uang tunai sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) disita dari Saksi BUDI MULYADI, Dokumen kontrak, dokumen pencairan dan dokumen lainnya, SK pengangkatan AF selaku Direktur Oprasional dan pengembangan usaha PT. PCM, dan Hasil perhitungan auditor kerugian keuangan negara sebesar Rp 7.001.500.000,- (Tujuh Milyar Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Atas perbuatannya, para Pelaku terjerat Pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana.

Terakhir Wiwin menuturkan, “Berkas perkara tersangka AF telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P21) selanjutnya Tersangka akan dilimpahkan tahap dua (Penyerahan TSK dan Barang Bukti) ke Jaksa Penutut Umum Kejati Banten,” tutup Wiwin.@red