Perda RT/RW Bali Ditetapkan, Gubernur Bali Koster “Berkomitmen Mengawasi Langsung

DENPASAR, mediapolri.id – Setelah melalui proses yang panjang selama hampir setahun, rencana perubahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Bali Provinsi Bali mulai resmi berlaku. RT/RW Bali yang baru itu dimuat dalam Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16 Taun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

Berlakunya perda tersebut diumumkan Gubernur Bali, Wayan Koster, pada Jumat kemarin (29/5) di Gedung Gajah komplek Jaya Sabha. Dengan berlakunya perda yang mengatur revisi RTRW Bali dari 2009 sampai 2029 tersebut, Koster berkomitmen untuk mengawasi langsung penerapannya. Serta tidak memberi ruang bagi pelanggaran terhadap aturan yang baru itu. Minggu, (31/05).

“Gubernur Bali dengan tegas dan disiplin. Saya akan mengawasi langsung dengan aparat yang ada. Saya tidak akan menolerir pelanggaran – pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Kalau tidak, Bali akan semakin rusak ke depannya. Saya komit untuk itu. Tapi, pelan-pelan. Tidak bisa langsung sekaligus “Pungkasnya.

Menegaskan, perda RTRW yang telah ditetapkan tersebut penting untuk membangun Bali ke depan sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

“kita memang sangat membutuhkan tata ruang yang baru sejalan dengan penataan pembangunan Bali yang fundamental dan komprehensif.

Menurutnya, Perda Nomor 3 Tahun 2020 ini filosofinya sudah berubah dan disesuaikan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Sehingga perda ini mendukung pelaksanaan visi tersebut.

“Dasarnya adalah Sad Kertih, jadi seluruh pembangunan di wilayah Bali terutama di darat, laut, danau, sungai dan sumber air lainnya harus betul-betul menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan di Bali.

Jadi, sambungnya, pembangunan di Bali ke depannya harus betul-betul dikendalikan agar tidak melanggar dan harus dikendalikan agar tidak melanggar atau dalam tanda kutip mematikan atau merugikan kearifan masyarakat Bali khususnya.

Ini dia contohkan dengan pembangunan fasilitas pariwisata. Proses pelaksanaannya harus mendapatkan pengendalian disesuaikan tata ruang.

“Mana yang boleh. Mana yang tidak boleh. Kalau dibolehkan, apa saja yang jadi perhatian di wilayah tersebut. Dan ini harus betul-betul jadi komitmen bersama dari semua pihak.

Disinggung mengenai perubahan antara perda sebelumnya dengan yang baru ditetapkan, Koster menyebutkan RTRW sekarang mengakomodasi beberapa hal spesifik. Di antaranya pengembangan kawasan industri yang ditetapkan di wilayah Kabupaten Jembrana.

Sebut salah satu industri yang akan dikembangkan di sana adalah perakitan motor listrik berbasis baterai. Ini dilakukan untuk mendukung penerapan Pergub Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.

“Perakitannya akan dibangun di Jembrana. Sehingga motor listrik tidak hanya digunakan masyarakat lokal Bali, tapi juga bisa disalurkan ke daerah lain. Industrinya sangat berkepentingan membangun di Bali. Karena Bali satu-satunya provinsi yang punya pergub “Ucap Gubernur Bali.

Masih terkait energi bersih, respon yang sama juga datang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PLN, dan Pertamina. Dalam konteks ini, penggunaan panel surya sebagai sumber energi bersih akan diterapkan di rumah-rumah, perkantoran, serta fasilitas pariwisata dan lainnya.

“Oleh Indonesia Power, panel surya itu diproduksi di Jawa Barat 70 ribu lebih. Karena ada pergub, peningkatan industrinya dibangun di Bali. Akan diarahkan di Jembrana,” bebernya lagi.

Perda tentang RTRW Provinsi Bali telah mendapat persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN pada 20 Januari 2020. Serta difasilitasi dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri pada 8 Mei 2020 sebagai jawaban atas Surat Gubernur Bali yang diajukan pada tanggal

28 Januari 2020.

RTRW ini mencakup keseluruhan wilayah Provinsi Bali. Mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan khusus untuk ruang laut akan diatur tersendiri dalam Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sedang dalam proses fasilitasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Muatan RTRW secara prinsip terdiri dari Tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah; Rencana struktur ruang wilayah; Sistem perkotaan; Lalu sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan prasarana lingkungan dan prasarana lainnya.

Selain itu, ada juga sistem jaringan prasarana wilayah yang mencakup sistem jaringan transportasi. Di antaranya rencana pembangunan lima ruas jalan tol, pembangunan jalan baru dan jalan shortcut, pengembangan Pelabuhan Benoa, pembangunan Pelabuhan Baru dan Pelabuhan Segitiga Emas (Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Lembongan). Kemudian, pembangunan jaringan perkeretaapian, dan pembangunan Bandar Udara Bali Utara ,”Pungkasnya@ferry.

Komentar