oleh

Pengacara Tang dan Klien Ajukan Blokir 53 Sertifikat Adukan Panitera PTUN Palembang ke Bawas MA

PALEMBANG, – Pengusaha Senior Asal Kota Palembang, Wiet Soegito melalui teleconference kepada Awak Media, didampingi Kuasa Hukumnya I Wayan Adimawan, SH. MH menyampaikan pihaknya mengajukan permohonan blokir di BPN Kabupaten Banyuasin terhadap 53 objek sertifikat tanah hak milik seluas kurang lebih 200 ha.

Wayan Adimawan mengatakan kliennya membeli tanah tersebut dari masyarakat dan jual beli dilakukan dihadapan Ristiana, SH notaris/ PPAT di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2008, kemudian dibalik nama atas nama Pak Wiet dan keluarga melalui proses konstatering dari BPN Banyuasin.

“Kasus ini berawal dari pengakuan saudara Milly dan Nani Ir pada tahun 2018 dan tahun 2019 yang mendapatkan pengoperan hak atas tanah hak milik Pak Wiet dan keluarga berdasarkan surat pengakuan hak (SPH) tahun 1978 yang didapat dari Muhammad Yusuf Makki, keluarga dekat Ishak Mekki mantan Wakil Gubernur Sumsel,” ujarnya.

“Dan juga dari saudara Eli Bin H. Sa’ari pada tahun 2019, yang kemudian menduduki dan menempati lahan hak milik Pak Wiet, sehingga tidak dapat dimanfaatkan,” imbuh pengacara asal Pulau Dewata Bali, yang akrab disapa dengan nama Tang itu.

Kemudian pihak Miily dan Nani Ir, lanjutnya, menggugat BPN Kabupaten Banyuasin di pengadilan PTUN Palembang dengan nomor perkara No.4/G/2019/PTUN.PLG tanggal 18 September 2019 untuk membatalkan sertifikat milik Pak Wiet dan keluarga, sebagai Pihak Intervensi dalam perkara tersebut.

Pada tingkat banding PTUN Medan dengan perkara nomor 281/B/2019/PTUN.MDN Pihak BPN Banyuasin dan Pak Wiet sebagai intervensi dikalahkan dan menguatkan putusan No.4/G/2019/PTUN.PLG. tertanggal 21 januari 2020. Melalui kuasa hukum sebelumnya dan BPN Banyuasin, ia lantas mengajukan permohonan Kasasi.

Permohonan kasasi tertanggal 11 Februari nomor: 4/G/2019/PTUN.PLG., itu diterima oleh Agustin, SH. MH Panitera PTUN Palembang, yang kemudian berkas tersebut dikirimkan kepada Panitera Mahkamah Agung dengan Nomor Surat Pengantar W1.TUN2/240/HK.06/III/2020 tertanggal 10 Maret 2020.

Namun sekian lama pihak Pak Wiet menunggu, setelah di cek melalui Direktori Putusan3 Mahkamahagung.go.id ternyata Putusan PTUN No.281/B/2020/PTUN. MDN telah berkekuatan hukum tetap yang diupload oleh direktori Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 24 juni 2020.

Melihat hal tersebut, katanya, keluarga Pak Wiet lantas menunjuk dirinya sebagai advokat lalu mengadukan panitera dan hakim PTUN Palembang ke Badan Pengawas (BAWAS) MA atas dugaan telah terjadi maladministrasi yang merugikan kliennya.

“Biarlah Bawas MA yang menilai pengaduan kami, kami tetap taat hukum, menjunjung marwah dan kehormatan peradilan. Kami juga akan menyurati bapak Sofyan Djalil, menteri BPN/ATR RI, ditembuskan kepada satgas pemberantasan mafia pertanahan RI dan menggugat pihak Milly dan Nani Ir di peradilan perdata “tegasnya.

Bagi Tang adimawan, advokat yang sering menangani kasus perkara pertanahan ini dengan tegas menyatakan, kita harus bahu-membahu memberantas mafia pertanahan yang melibatkan oknum pemerintahan, pegawai BPN termasuk upaya penyelundupan hukum melalui lembaga peradilan.

“Kejahatan itulah yang mengakibatkan sengketa pertanahan yang panjang serta menghambat investasi dan program – program pemerintah pusat dan daerah, termasuk menghambat hak masyarakat yang telah melakukan pendaftaran tanah sesuai prosedur pada lembaga pemerintahan dalam hal ini BPN Banyuasin ,”Pungkasnya@(Red).

Komentar

News Feed