NIAS SELATAN, mediapolri.id – Hampir 90% Masyarakat Desa Nituwu Boho Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan meminta Badan Permusyawaratan Desa Nituwu Boho untuk tidak menandatangani RAPBdes sampai APBDES Nituwu Boho Tahun Anggaran 2026.
Permintaan masyarakat untuk tidak di tanda tangani dokumen tersebut bukan tidak beralasan tetapi banyak hal yang menjadi pertimbangan yaitu terkait kinerja pemerintah desa, hal itu disampaikan YH kepada wartawan (Jum’at,12/06/26).
Menurutnya, salah satu masalah yang menonjol dari pemerintah Desa yakni ketidak terbukaan tentang pelaksanaan anggaran Desa kepada masyarakat. “Hampir semua perangkat Desa adalah saudara kandung kepala Desa dan banyak yang rangkap jabatan sehingga dapat berdampak pada terjadinya KKN,” jelas YH.
YH bersi keras dan meminta BPD untuk selalu berpihak kepada masyarakat dan masyarakat akan menyurati BPD sehubungan dengan kinerja pemerintah desa.
Di tempat yang terpisah, wakil ketua BPD menjelaskan alasan mengapa mereka tidak menandatangani APBDES Nituwu Boho T.A 2026 disebabkan permintaan masyarakat dan dan masih banyak yang harus dibahas karena ditemukan banyak anggaran yang bukan prioritas.
“Banyak penempatan anggaran yang tidak sesui dengan kebutuhan masyarakat dan sedikit pun belum dianggarkan operasional BPD,” ungkap Wakil Ketua BPD. @BW
