KAPOLRI ; Rakornas Forkopimda Beri Pendampingan Penggunaan Anggaran ke Pemda Hingga Kawal Inflasi

MEDIA POLRI – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan strategi Kepolisian dalam melakukan mitigasi inflasi di Indonesia, akibat gejolak ekonomi global yang berdampak pada situasi ketidakpastian.

Hal itu disampaikan Kapolri saat menjadi pembicara di acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda bertajuk ‘Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi’ di SICC Sentul, Jawa Barat, Selasa, 17 Januari 2023.

“Rekan-rekan kepolisian menghadapi situasi gejolak ekonomi global yang ada. Kita memiliki strategi mitigasi yang harus betul-betul dilakukan,” Ucap Kapolri.

Kapolri mengungkapkan, kepolisian harus menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok,Serta mengawal anggaran negara sebagai shock absorber, penguatan investasi dan hilirisasi industri serta menjaga pasar domestik,”Ujar Kapolri.

“Selain itu personel kepolisian harus bersinergi dengan TNI dan seluruh pihak untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas),Agar stabilitas dalam kamtibmas sebagai prasyarat karena kita memang harus menjaga apalagi kita masuk tahun politik,” Terang KapolriJenderal Listyo Sigit Prabowo.

kapolri juga menambahkan serta menginstruksikan kepada seluruh jajaran di wilayah Indonesia untuk memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) terkait dengan penggunaan anggaran.

“Sering menjadi masalah karena ada keraguan terkait pemanfaatan penggunaan dana yang tersedia di daerah. Saya minta pada rekan-rekan khususnya satgas dan teman-teman yang terlibat didalamnya untuk betul-betul berikan pendampingan dalam hal penggunaan anggaran,” Tandas Kapolri.

Kapolri juga menjelaskan bahwa, penggunaan APBN maupun APBD menjadi salah satu yang diharapkan dapat memutar roda perekonomian selain investasi Mengingat, jika terserap dengan baik akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1,6 sampai dengan 1,7 persen.
“Baik dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan lain-lain, Pastikan bisa terserap kalau Pak Presiden minta di atas 90 persen bagaimana caranya sehingga putaran di daerah bisa berjalan,” Tutur Kapolri.

Oleh karenanya, Sigit menegaskan kepada seluruh personel Kepolisian harus melakukan pendampingan secara profesional sehingga tidak terjadi keraguan dalam penyerapan anggaran yang ada.
“Saya ingatkan jangan dari kita yang menjadi bagian masalah, dan Kita membimbing untuk jadi yang benar mendampingi Pemda. Sehingga tidak ada lagi keraguan gunakan atas dana-dana yang ada,” Pungkas Kapolri.
Disisi lain, Sigit juga mendorong untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dengan memanfaatkan dan meningkatkan e-katalog yang ada.
Menurutnya, perlu ada kolaborasi yang baik antara Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sehingga, di awal tahun ini seluruh perencanaan bisa langsung dapat dijalankan.

“Menjadi sangat penting supaya tidak ada keraguan dan betul-betul bisa terserap dengan baik, dan masalah tentunya bisa diselesaikan termasuk salah satunya jika membutuhkan adanya suatu produk tertulis untuk menentukan dasar hukum penggunaan anggaran itupun bisa dilakukan,”Tutup KapolriJenderal Listyo Sigit Prabowo.

(JHONSON WALUYAN).

Komentar