KARANGASEM – Berbagai isu strategis mulai dari keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), penegakan hukum, sektor pariwisata, hingga pembangunan daerah menjadi pembahasan dalam kunjungan kerja dan reses Anggota Komite I DPD RI Bidang Hukum dan Akuntabilitas Publik Utusan Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III (AWK), di Polres Karangasem, Senin (27/7/2026).
Kunjungan yang diterima langsung Kapolres Karangasem AKBP I Made Santika, S.H., S.I.K., M.I.K. di ruang kerjanya itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh dialog konstruktif. Kapolres didampingi Kasat Reskrim AKP Rifqi Abdillah, S.Tr.K., S.I.K., M.H., Kasat Resnarkoba AKP I Nengah Sunia, S.H., serta Kasat Intelkam AKP I Gede Eka Darmayasa, S.H.
Dalam kesempatan tersebut, Arya Wedakarna memberikan apresiasi kepada jajaran Polres Karangasem yang dinilai berhasil menjaga situasi keamanan daerah tetap kondusif. Namun, ia juga menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat yang menjadi perhatian Komite I DPD RI.
Beberapa isu yang dibahas antara lain perlunya sosialisasi KUHP dan KUHAP baru kepada masyarakat, optimalisasi penerapan restorative justice, percepatan penyelesaian polemik Desa Bugbug, penertiban warga negara asing yang diduga menyalahgunakan visa kerja di kawasan Amed, pengawasan aktivitas galian C, hingga penanganan dugaan pungutan liar dan penahanan ijazah siswa.
Selain itu, DPD RI juga menaruh perhatian terhadap pengawalan pembangunan Pelabuhan Padangbai sebagai proyek strategis nasional serta menyatakan kesiapan membantu memperjuangkan revitalisasi gedung Kantor Polres Karangasem hingga ke pemerintah pusat.
“Kunjungan ini merupakan bagian dari tugas konstitusional DPD RI untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bidang hukum, keamanan, dan akuntabilitas publik di daerah,” ujar Arya Wedakarna.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kapolres Karangasem menyampaikan bahwa sejumlah langkah telah dilakukan bersama pemerintah daerah dan Forkopimda. Untuk penyelesaian konflik Desa Bugbug, misalnya, Polres telah mengedepankan pendekatan dialog dan mediasi dengan menawarkan beberapa alternatif penyelesaian, termasuk mekanisme pemilihan ulang (re-election).
Di sektor galian C, Polres bersama Pemerintah Kabupaten Karangasem juga terus mendorong perbaikan tata kelola, termasuk penerapan sistem pembayaran retribusi berbasis digital melalui QRIS guna meningkatkan transparansi.
Sementara terkait pembangunan Pelabuhan Padangbai, AKBP I Made Santika menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses pembangunan sekaligus menjaga situasi tetap aman mengingat proyek tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional.
Kapolres juga memaparkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap sejumlah kasus menonjol, di antaranya pencurian di beberapa geria serta penyelesaian perkara Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Karangasem.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara DPD RI dan Polres Karangasem dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, menjaga stabilitas keamanan, serta mendukung pembangunan dan kemajuan Kabupaten Karangasem.@Red
