PALANGKA RAYA – Polda Kalimantan Tengah menerima kunjungan kerja tim Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) bersama tim Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri dalam rangka Verifikasi Lapangan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Nugraha Sakanti Tahun Anggaran 2026 di Gedung Graha Bhayangkara Mapolda Kalteng, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan beserta para pejabat utama Polda Kalteng. Turut hadir Karo Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Setmilpres RI Laksma TNI Teddie Bernard bersama rombongan tim verifikasi.
Dalam paparannya, Kapolda Kalteng menyoroti penguatan sinergi bersama Forum Adat Kebangsaan berbasis falsafah Huma Betang sebagai strategi utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah.
Irjen Pol Iwan Kurniawan menjelaskan, falsafah Huma Betang memiliki nilai dasar kebersamaan, toleransi, dan gotong royong yang menjadi landasan kolaborasi antara kepolisian, tokoh adat, serta masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.
“Keberhasilan utamanya ialah memperkuat satgas PKS dan sinergi dengan lintas sektoral serta Forum Adat Kebangsaan melalui pelibatan tokoh adat sebagai mediator konflik sebelum berkembang menjadi gangguan kamtibmas,” jelas Kapolda.
Menurutnya, optimalisasi restorative justice yang dipadukan dengan kearifan lokal dan penegakan hukum yang transparan menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas keamanan di Bumi Tambun Bungai.
“Kita tidak bisa menjaga keamanan hanya dengan pendekatan penegakan hukum. Pendekatan kultural melalui adat dan falsafah Huma Betang terbukti efektif meredam potensi konflik dan memperkuat toleransi,” ujar Irjen Iwan.
Selain menjaga stabilitas keamanan sosial, sinergi bersama Forum Adat Kebangsaan juga diterapkan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Kapolda menyebut, pelibatan tokoh adat dan masyarakat adat dalam patroli terpadu serta sosialisasi larangan membakar lahan terbukti mampu menekan jumlah titik api di wilayah adat.
“Nilai Huma Betang yang mengajarkan hidup selaras dengan alam membuat masyarakat lebih peduli menjaga hutan,” katanya.
Sementara dalam upaya pencegahan narkoba, pendekatan adat dinilai efektif melalui pemberian sanksi sosial dan pembinaan berbasis kearifan lokal kepada warga yang terindikasi terlibat penyalahgunaan narkoba.
“Pendekatan ini lebih menyentuh dan membuat pelaku jera, sekaligus membuka ruang rehabilitasi bersama BNN dan Dinkes,” tegas Kapolda.
Di sisi lain, Ketua Tim Setmilpres mengapresiasi langkah Polda Kalteng yang menjadikan falsafah Huma Betang sebagai pilar pemeliharaan keamanan dan ketahanan sosial masyarakat.
“Model kolaborasi seperti ini sesuai dengan arahan Presiden untuk memperkuat ketahanan sosial berbasis budaya bangsa. Huma Betang adalah contoh nyata bagaimana adat bisa menjadi instrumen menjaga persatuan, termasuk dalam mengatasi karhutla dan bahaya narkoba,” ujarnya.
Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari proses verifikasi data usulan penghargaan bagi personel dan kesatuan Polda Kalteng yang dinilai berhasil menjaga stabilitas keamanan melalui pendekatan berbasis adat dan budaya lokal.
Polda Kalteng berharap sinergi bersama Forum Adat Kebangsaan dapat menjadi model nasional dalam mewujudkan harkamtibmas yang damai, berkelanjutan, dan berakar pada nilai-nilai luhur bangsa.@Red
