oleh

Irjen Pol Dr Agung Makbul: PLTGU Jawa I Dapat Berkontribusi Pada Penciptaan Lapangan Kerja

KARAWANG, mediapolri.id – Proyek Strategis Nasional adalah proyek-proyek infrastruktur Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. PSN diatur melalui Peraturan Presiden, sementara pelaksanaan proyeknya dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha serta Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri.

“Proyek Strategis Nasional diharuskan memenuhi unsur kriteria dasar, kriteria strategis, dan kriteria operasional. Pembangunan PLTGU Jawa I guna menunjang Kebangkitan Ekonomi Nasional dan Menjaga Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan,” jelas Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Ideologi dan Konstitusi Irjen Pol. Agung Makbul, Kamis (22/4/2021).

Irjen Pol. Agung Makbul menjelaskan bahwa PSN PLTGU Jawa I terletak di Kab. Karawang, Jawa Barat dengan kapasitas 1.760 MW, dan PLTGU Jawa I akan menjadi pembangkit terintegrasi pertama di Asia dan terbesar di Asia Tenggara.

PLTGU akan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian wilayah Karawang, Bekasi, dan sekitarnya salah satunya adalah penyerapan tenaga kerja yang mencapai 4.600 orang pada masa konstruksi, ditambah lebih kurang 200 orang tenaga profesional, saat pengoperasian di Desember 2021 sehingga diharapkan bisa berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan perekonomian daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Karawang dr Hj Cellica Nurrachadiana, Kapolres Karawang AKBP Rama Samtama Putra SIK MH MSI, Dandim 0604/Karawang Letkol Inf Medi Hariyo Wibowo, Ketua DPRD Karawang Pendi Anwar, dan Kepala SKPD terkait.

Irjen Pol Agung Makbul menambahkan, Proyek Strategis Nasional diharuskan memenuhi unsur kriteria dasar, kriteria strategis, dan kriteria operasional. Unsur kriteria dasarnya adalah kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur, serta memiliki kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah sepanjang tidak mengubah Ruang Terbuka Hijau.

Kriteria strategis mengacu kepada manfaat proyek tersebut terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, keamanan nasional, serta konektivitas dan keragaman distribusi antar pulau.

Sementara itu, kriteria operasional yang harus dipenuhi adalah adanya kajian pra studi kelayakan dan nilai investasi harus di atas Rp 100 miliar atau proyek berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan masuk daftar Proyek Strategis Nasional, sebuah proyek infrastruktur memperoleh beberapa keunggulan berupa percepatan pembangunan, karena setiap hambatan baik regulasi dan perizinan wajib diselesaikan oleh para menteri terkait, gubernur hingga bupati. Selain itu, proyek PSN juga mendapat manfaat percepatan waktu penyediaan lahan dan jaminan keamanan politik.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk kepentingan umum dan kemanfaatan umum, pemerintah juga menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja; Jaksa Agung Republik Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Sekretaris Kabinet; Kepala Staf Kepresidenan; Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Para Gubernur; dan para Bupati/Walikota.

Adapun hal-hal yang harus dilaksanakan bagi pejabat yang bersangkutan, yaitu tindakan-tindakan yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, menyelesaikan masalah dan hambatan, mengambil kebijakan-kebijakan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Dalam instruksi ketujuh Inpres 1/2016 disebutkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyusun ketentuan mengenai tata cara (SOP) pemanggilan dan pemeriksaan pejabat/pegawai Pemerintah, pejabat pada Badan Usaha Milik Negara, atau badan usaha oleh Kejaksaan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atas laporan kasus penyimpangan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

PSN PLTGU Jawa I terletak di Kab. Karawang, Jawa Barat dengan kapasitas 1.760 MW, dan PLTGU Jawa I akan menjadi pembangkit terintegrasi pertama di Asia dan terbesar di Asia Tenggara. PLTGU akan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian wilayah Karawang, Bekasi, dan sekitarnya salah satunya adalah penyerapan tenaga kerja yang mencapai 4.600 orang pada masa konstruksi, ditambah lebih kurang 200 orang tenaga profesional, saat pengoperasian di Desember 2021 sehingga diharapkan bisa berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan perekonomian daerah.

PLTGU Jawa I diharapkan mampu untuk memberikan penghematan bagi negara karena listrik yang dibeli PT PLN (Persero) menjadi kompetitif dengan tarif listrik senilai 5,50 dolar AS per kiloWatt hours (kWh). Harapan besar yang diberikan kepada PLGTU tersebut perlu didukung oleh seluruh pihak untuk memastikan bahwa target yang diberikan dapat terlaksana dengan baik dan segala macam hambatan dapat segera terselesaikan.

Jika dilihat dari data yang ada target Commercial Operation Date (COD) PLTGU Jawa I yaitu pada bulan Desember 2021, dan progres pembangunannya sudah mencapai 96%. Kondisi ini menandakan bahwa secara konstruksi proyek tersebut sudah dapat beroperasi pada Desember tahun ini. Namun perlu menjadi perhatian bersama bahwa keterlibatan tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas, dan badan usaha yang memiliki proyek di daerah tersebut agar melakukan transfer teknologi ke warga lokal sehingga penyerapan tenaga kerja lokal dari proyek besar di daerah bisa optimal.

Selain itu kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar perlu dipastikan kembali agar tetap kondusif dan tidak adanya aksi masa yang dapat mengganggu pembangunan serta pengoperasian PLTGU Jawa I.

Dalam proses finishing pembangunan PLTGU Jawa I penting terjalinnya koordinasi dan sinergitas yang solid antara pemerintah, TNI/Polri, masyarakat, dan pihak pengelola pembangunan agar pembangunan yang ada dapat sepenuhnya bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara.

“Gambaran secara umum yang saya jelaskan tersebut merupakan hal yang melatarbelakangi diselenggarakannya kegiatan rapat koordinasi pada hari ini. Kami dari Kemenko Polhukam ingin mengetahui langsung dari pemangku kepentingan di Kab. Karawang terkait dengan pembangunan PSN PLTGU Jawa I dan hal-hal lain yang berkaitan dengan PLTGU Jawa I karena PSN adalah tanggung jawab bersama baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan apabila terdapat hal yang menghambat pembangunan harus segera diselesaikan,” jelasnya.

” Oleh karenanya saya berharap kita semua yang hadir di sini dapat berdiskusi bersama untuk dapat mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Saya juga berharap semoga melalui acara ini, seluruh peserta rapat koordinasi dapat mengembangkan dan mempererat networks dan hubungan kerja sama yang sudah terjalin dengan baik selama ini dalam rangka berbagi pengalaman-pengalaman terbaik untuk pembangunan bangsa dan negara,” harapnya. @Red

Komentar

News Feed