MEDIA POLRI – Banjir bandang dan longsor yang meluluhlantakkan tiga provinsi di Sumatera serta menelan lebih dari 700 korban jiwa memantik kritik keras dari Greenpeace Indonesia. Organisasi lingkungan itu menilai tragedi ini bukan sekadar bencana alam, melainkan cerminan kegagalan negara dalam menjaga hutan, mengawasi izin usaha, dan melindungi ruang hidup masyarakat.
Koordinator Kampanye Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menegaskan bahwa pemerintah tak bisa berlindung di balik narasi “takdir”. Ia mendesak tiga menteri untuk memikul tanggung jawab moral dan politik dengan mengundurkan diri: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.
Menurut Iqbal, bencana ini merupakan puncak dari rangkaian kebijakan yang membuka ruang kerusakan ekologis selama bertahun-tahun.
Menteri Kehutanan (Raja Juli Antoni) dinilai lalai melakukan pengawasan dan justru memperlonggar izin penggunaan kawasan hutan.
Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) disebut sebagai pihak yang memicu perluasan aktivitas pertambangan, termasuk di kawasan hutan.
Menteri Lingkungan Hidup (Hanif Faisol Nurofiq) dianggap gagal memastikan proses AMDAL berjalan objektif dan menjadi filter terakhir terhadap proyek-proyek berisiko tinggi.
“Ini bisa dikategorikan pembiaran. Tiga menteri ini harus meminta maaf dan mundur,” tegas Iqbal, Kamis (4/12/2025) kemaren.
Greenpeace menolak keras pernyataan pemerintah yang menyebut banjir bandang adalah peristiwa alami. Iqbal mencontohkan kondisi di kawasan Batang Toru yang mengandung aktivitas tambang dan pembangkit. Bukaan lahan besar membuat air hujan tak lagi mampu diserap tanah.
Yang tak kalah mencolok adalah temuan gelondongan kayu yang ikut terbawa arus, sebagian di antaranya sudah dalam bentuk kayu gergajian.
“Kementerian bilang itu kayu lapuk. Fakta di lapangan menunjukkan kayu-kayu yang jelas pernah ditebang. Ini kuat mengarah pada pembalakan liar yang tak pernah benar-benar diawasi,” ujarnya.
Iqbal menyebut pola yang terjadi selalu sama: peringatan ilmuwan diabaikan, kebijakan tidak berdasar kajian lingkungan, dan ketika bencana terjadi, publik diminta tidak menyalahkan pihak mana pun.
“Yang paling menyakitkan adalah ketika prediksi ilmuwan terbukti benar. Pemerintah justru menyangkal. Ini bukan takdir—ini kegagalan kebijakan,” ujar Iqbal.
Greenpeace menekankan bahwa bencana ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk meninjau ulang izin tambang, praktik pembukaan lahan, hingga tata kelola hutan yang selama ini dianggap penuh celah.
Tragedi kemanusiaan dengan ratusan korban jiwa itu, kata Greenpeace, tak boleh hanya dipandang sebagai musibah tahunan, tetapi sebagai bukti bahwa kerusakan lingkungan dan lemahnya pengawasan telah mencapai titik kritis.@Red
