KONAWE – Di balik kilau nama besar yang telah menjadi ikon ritel nasional, Indomaret yang berdiri di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, ternyata menyimpan “luka tersembunyi” yang tak terlihat oleh mata pelanggan sehari-hari. Seperti sebuah gedung kokoh yang tampak indah dari luar namun retak di dalamnya, gerai ini menyimpan deretan persoalan yang membebani para karyawannya, yang selama ini menjadi tulang punggung operasional toko.
Salah satu masalah yang paling menyakitkan adalah sistem pembebanan kerugian yang dianggap tidak adil. Bagi para pekerja, beban ini bukan sekadar potongan gaji biasa, melainkan seperti “batu besar yang terus ditimpakan di bahu” meskipun kerugian tersebut seringkali bukan akibat kesalahan mereka sendiri.
Jika terjadi barang yang ekpayer (hilang, rusak, atau kadaluwarsa), seluruh biaya penggantian langsung dibebankan kepada karyawan. Padahal, penyebabnya bisa bermacam-macam: mulai dari pencurian oleh pihak luar, kerusakan saat pengiriman, hingga faktor usia barang hal yang seringkali di luar kendali mereka.
“Kami merasa seperti menjadi ‘penjamin’ atas segala risiko usaha. Barang hilang karena dicuri orang, tapi kami yang disalahkan dan dipotong gajinya,” ujar salah satu karyawan yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Lebih ironis lagi, bahkan kesalahan yang terjadi pada sistem perusahaan pun turut dibebankan kepada mereka. Ketika terjadi ketidaksesuaian data stok atau error sistem yang membuat angka menjadi minus, kerugian tersebut tetap dihitung dan dipotong dari gaji. Seolah-olah karyawanlah yang bertanggung jawab atas kekurangan teknologi yang seharusnya menjadi urusan manajemen pusat.
Derita para pekerja ini mencapai puncaknya ketika ada rekan mereka yang memilih untuk menegakkan prinsip. Terdapat karyawan yang menolak membayar tagihan tersebut karena merasa bersih dan tidak pernah menyalahgunakan barang.
Alih-alih diperiksa secara adil, jawaban yang diterima justru memilukan. Karyawan tersebut “dirumahkan” atau diberhentikan. Yang lebih menyakitkan, manajemen memberikan syarat yang bagaikan “jerat”: ia bisa masuk kembali bekerja jika dan hanya jika sudah melunasi semua tagihan yang dibebankan.
Situasi ini memaksa mereka berada di persimpangan jalan yang kelam: membayar uang yang bukan haknya demi makan, atau berkata jujur namun harus kehilangan pekerjaan.
Tidak hanya soal uang, perlakuan terhadap waktu dan tenaga mereka pun terasa sangat tidak manusiawi. Para karyawan mengaku bahwa jam kerja mereka seringkali melampaui batas waktu yang seharusnya. Dalam sehari, mereka bisa bekerja lebih kurang dua jam melewati jam pulang yang ditentukan.
Namun, kenyataan pahitnya adalah: waktu ekstra yang mereka berikan itu tidak dianggap sebagai lembur. Tidak ada uang lembur, tidak ada kompensasi, dan tidak ada pengganti hari libur. Kelebihan waktu kerja itu seolah-olah dianggap sebagai “sumbangan ikhlas” atau kewajiban mutlak yang harus diterima tanpa syarat.
Bagi mereka, tubuh dan waktu seolah diperas hingga tetes terakhir. Energi yang seharusnya bisa digunakan untuk istirahat atau bersama keluarga, habis terpakai untuk melayani toko, namun tidak mendapatkan apresiasi maupun imbalan yang layak. Rasanya seperti meminta kuda berlari kencang namun tidak diberi makan yang cukup.
Di sisi lain, pihak manajemen mungkin menilai kebijakan ini sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menumbuhkan tanggung jawab. Namun, secara hukum dan prinsip ketenagakerjaan, praktik ini menuai banyak pertanyaan besar.
Membebankan risiko usaha dan kesalahan sistem kepada karyawan, serta memecat orang yang menolak ketidakadilan dengan syarat yang memberatkan, dinilai melanggar hak asasi pekerja. Begitu juga dengan jam kerja; undang-undang ketenagakerjaan jelas mengatur hak atas upah lembur jika pekerja diminta bekerja melewati jam normal. Menghilangkan hak ini sama artinya dengan mengambil hak hidup mereka.
Saat ini, para karyawan di Indomaret Puosu merasa terjebak bagaikan “burung dalam sangkar”. Mereka takut bersuara karena takut kehilangan pekerjaan, namun hati nurani mereka terus menjerit menuntut keadilan.
Kasus ini menjadi cerminan menyedihkan bahwa di balik kesuksesan sebuah bisnis besar, ada keringat dan air mata yang mungkin terabaikan. Harapan besar kini tertuju pada pihak manajemen pusat untuk dapat melihat realita pahit ini, mendengarkan rintihan hati para pekerjanya, dan memperbaiki sistem agar lebih berpihak pada kemanusiaan, sebelum nama besar yang dibanggakan semakin ternoda.@Saimin.
