Bareskrim : 27 Eks Napi Program Asimilasi Kembali Berulah

JAKARTA, Mediapolri.id – Bareskrim Polri mencatat ada 27 eks-narapidana yang kembali melakukan kejahatan usai dirilis dalam program asimilasi dan integrasi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Program ini dilakukan pemerintah sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona COVID-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).

“Jumlah narapidana yang dibebaskan ada 38.822 orang, 27 narapidana kembali melakukan kejahatan,” ujar Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo saat dihubungi, Selasa (21/4/2020).

Jenis tindak pidana yang dilakukan mulai dari kendaraan pelarian, pencurian dengan kekerasan hingga pelecehan seksi.

Listyo mengatakan jajarannya akan berkoordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan untuk menindaklanjuti narapidana yang kembali berulah.

“Saya tekankan terhadap narapidana yang kembali melakukan kejahatan, mereka akan mendapat hukuman dan lebih berat,” kata Listyo.

Selain itu, Listyo juga telah menyetujui jajarannya untuk ikut berkoordinasi dengan pihak lembaga pemasyarakatan serta rumah tahanan, dan meminta data diri narapidana yang diizinkan, agar polisi bisa menghubungi para narapidana.

Polri menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST / 1238 / IV / OPS.2 / 2020 ihwal antisipasi tindak kriminal usai program pembebasan narapidana asimilasi dan integrasi.

Tujuannya untuk menghindari Peningkatan angka kriminalitas.

Dokumen ditandatangani atas nama Kapolri oleh Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Surat Telegram ini mengarahkan para Kasatgaspus, Kasubsatgaspus, Kaopsda, Kasatgasda, Kaopsres, dan Kasatgasres mengedepankan preemtif dan pencegahan jika ada hubungan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polri juga bekerja sama dengan pemerintah daerah hingga RT dan RW untuk pengawasan dan pembinaan terhadap para narapidana tersebut.

Kemenkumham membebaskan napi dengan kebijakan asimilasi dan pembebasan bersyarat sesuai dengan aturan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan keputusan Menkum HAM nomor 19.PK.01.04 Tahun 2020. Tak ayal kebijakan yang diteken Menkumham Yasonna 19 ini.

Insinyur Peneliti untuk Reformasi Peradilan Pidana (ICJR) Genoveva Alicia menilai keresahan publik muncul karena Kemenkumham yang tidak transparan memberikan data dan informasi. Hal itu menimbulkan berbagai anggapan di tengah masyarakat.

“Ketakutan harus berhenti disebarkan. Kemenkumham harus transparan, evaluasi ketat setiap persyaratannya termasuk penilaian keselamatan dan kesehatan,” ujar Geno kepada reporter Tirto, Sabtu (18/4/2020).

Menurut Geno, hal itu penting agar masyarakat tidak mengubah rata-rata yang mendukung program asimilasi dan mengintegrasikan semuanya residivis. Geno nilai program asimilasi dan integrasi Kemenkumham sudah tepat, hanya saja kurang disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

Selain itu, ia memenangkan Kemenkumham agar memperketat pengawasan terhadap para narapidana.

“Enggak cukup itu, pembimbing kemasyarakatan juga harus bisa membantu untuk kembali. Harus dipastikan gimana mereka [narapidana] bisa kembali berfungsi di masyarakat,” katanya.@net*

Komentar