Nasional

Anang Iskandar Beberkan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

×

Anang Iskandar Beberkan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Share this article

MEDIA POLRI – Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur secara khusus tentang pembuktian terbalik dan perampasan aset oleh Pengadilan, dengan tujuan agar pengedar/produsen “jera dan miskin harta”, deengan harapan pengedar/produsen tidak dapat melakukan kejahatan lagi ketika di penjara.

Hal tersebut disampaikan Komjen Pol (Purn) Dr. Anang Iskandar S.I.K., S.H., M.H. dalam unggahan di salah satu medsos di akun instragam miliknya.

banner 325x300

Lebih lanjut, Anang menerangkan, bahwa pembuktiaan terbalik di Pengadilan diatur berdasarkan Pasal 98.

”Dimana Hakim berwenang meminta Terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika yang dilakukan terdakwa,” terangnya.

Sedangkan, lanjut Anang, perampasan asetnya diatur berdasarkan pasal 101.

”Dimana narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta “hasilnya” dinyatakan dirampas untuk negara,” sambungnya.

Penggunaan harta rampasan dari tindak pidana narkotika, Anang menyebut, untuk kepentingan pelaksanaan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

”Perampasan aset sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas juga “dapat” dilakukan atas permintaan negara lain berdasarkan perjanjian antar negara,” imbuh Anang Iskandar.

”Prakteknya ! Apakah ketentuan tentang pembuktian terbalik dan perampasan aset hasil kejahatan narkotika diimplementasikan oleh Hakim terhadap pengedar/produsen?,” turupnya.

”Salam anti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,” tandas Ketua Badan Narkoter (Narkotika, Korupsi, dan Terorisme) Center DPP Perindo.@red