MEDIA POLRI – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan bahwa negara tak boleh tunduk pada praktik premanisme yang berlindung di balik nama organisasi masyarakat (ormas). Ia menyerukan tindakan tegas aparat penegak hukum terhadap kelompok-kelompok yang meresahkan masyarakat.
“Presiden telah mengumpulkan seluruh kementerian dan lembaga penegak hukum seperti Polri, TNI, kejaksaan, dan lainnya. Arahnya jelas: negara harus hadir, melindungi rakyatnya, dan menegakkan hukum,” ujar Budi dalam keterangannya, Selasa (29/4/2025) kemaren.
Budi menilai, aparat tidak boleh gentar menghadapi kelompok yang kerap melakukan pemalakan, pemerasan, hingga mengganggu aktivitas ekonomi. Menurutnya, tindakan semacam itu bukan hanya mengancam keamanan, tetapi juga berpotensi mengusir investor asing.
Sebagai bentuk keseriusan, Budi mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan Polri untuk merumuskan langkah strategis menghadapi premanisme. Ia menyebut, Polri telah bergerak cepat merespons berbagai laporan.
“Kapolri sudah ambil langkah. Di Karawang, Subang, Bekasi, dan sejumlah wilayah lain, kasus-kasus sudah ditangani,” ungkapnya.
Ia juga memberi peringatan keras kepada aparat penegak hukum agar tidak bermain api dengan mendukung atau terlibat dalam praktik premanisme berkedok ormas.
“Kalau terbukti ada aparat yang terlibat, proses hukum harus tetap berjalan. Tak ada toleransi,” tegasnya.@red
