YOGYAKARTA — Upaya memperkuat penegakan hukum dan perang terhadap narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mendapat perhatian serius di tingkat nasional. Kepala BNNP DIY, Brigjen Pol Sulistyo Pudjo Hartono, bersama jajaran BNN Kabupaten dan Kota se-DIY menghadiri Rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi wilayah DIY, di Kantor Polda DIY, Kamis (22/1/2026).
Rapat yang mempertemukan unsur legislatif dan aparat penegak hukum ini menjadi ruang strategis membedah kesiapan Indonesia memasuki babak baru sistem hukum pidana nasional, khususnya implementasi KUHP dan KUHAP yang akan berlaku secara nasional.
Selain membahas kesiapan regulasi, forum tersebut juga mengulas kondisi riil sumber daya manusia penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga kebutuhan dukungan kelembagaan agar penegakan hukum tidak hanya kuat di atas aturan, tetapi juga efektif di lapangan.
Dalam dinamika diskusi, Komisi III DPR RI secara tegas mendorong percepatan pembentukan BNN Kabupaten Kulon Progo. Langkah ini dinilai krusial sebagai benteng pencegahan sekaligus penindakan di wilayah yang memiliki kerawanan terhadap peredaran gelap narkotika.
Bagi BNNP DIY, dorongan tersebut sejalan dengan semangat War on Drugs for Humanity, yakni perang melawan narkoba yang menempatkan keselamatan generasi muda dan kemanusiaan sebagai titik utama perjuangan.
Kehadiran Brigjen Pol. Sulistyo Pudjo Hartono bersama jajaran BNN se-DIY menjadi penegasan bahwa upaya pemberantasan narkotika tidak bisa berjalan sendiri.
Diperlukan sinergi lintas lembaga, dukungan kebijakan, serta penguatan struktur hingga tingkat kabupaten/kota agar negara benar-benar hadir melindungi masyarakat dari ancaman narkoba.
Dengan penguatan kelembagaan dan kesiapan regulasi, DIY diharapkan mampu menjadi contoh wilayah yang tangguh dalam penegakan hukum sekaligus konsisten menjaga masa depan generasi bangsa.@Tgk Zunet
