MUKOMUKO — Kapolres Mukomuko, AKBP Riky Crisma Wardana, menegaskan komitmen kuat pihaknya untuk menindak tegas setiap anggota kepolisian yang terbukti terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal, termasuk mereka yang diduga memberi dukungan atau membackup kegiatan tersebut. Hal ini ia sampaikan dalam keterangan resminya kepada media pada Jumat (29/11/2025).
AKBP Riky menuturkan bahwa institusi kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi oknum yang menyalahgunakan jabatan demi keuntungan pribadi ataupun kelompok.
“Jika ada anggota Polri di jajaran Polres Mukomuko yang terbukti terlibat tambang ilegal baik sebagai pelaku, beking, maupun pembiaya kami pastikan akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pengawasan internal terus diperketat untuk memastikan tidak ada anggota yang bermain di balik aktivitas pertambangan ilegal. Polres Mukomuko secara aktif memantau seluruh kegiatan pertambangan di wilayah hukumnya, termasuk kemungkinan keterlibatan aparat.
Menurutnya, penindakan terhadap pertambangan ilegal harus dilaksanakan secara profesional dan tidak pandang bulu.
“Jika masyarakat melanggar, kami proses. Begitu pula jika aparat terlibat, konsekuensinya sama. Tidak ada pengecualian,” ujarnya.
Kapolres juga mendorong masyarakat untuk melapor jika mengetahui adanya dugaan keterlibatan oknum polisi dalam kegiatan pertambangan ilegal. Semua informasi yang masuk, katanya, akan ditindaklanjuti secara transparan.
Langkah tegas ini, sebut AKBP Riky, sekaligus mendukung kebijakan nasional terkait pemberantasan tambang ilegal. Ia mengutip arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta penegasan Kapolri bahwa setiap anggota Polri yang terlibat dalam praktik tambang ilegal akan dicopot dari jabatannya.
Dengan komitmen tersebut, Polres Mukomuko berharap upaya pemberantasan tambang ilegal di wilayah setempat dapat berjalan lebih optimal, serta menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.@AM
