Nasional

2 Kali diBeri Kesempatan Dari Lima Institusi Pihak Tergugat Tidak Juga Hadirkan Saksi ke PN

0
×

2 Kali diBeri Kesempatan Dari Lima Institusi Pihak Tergugat Tidak Juga Hadirkan Saksi ke PN

Sebarkan artikel ini

PARIAMAN – Dua kali di beri kesempatan untuk menghadirkan saksi, para tergugat yang di gugat oleh PT Zulia Mentawai tidak dapat meghadirkan para saksi.

Ke Lima instansi yang di gugat PT Zulia Mentawai RIK yakni PT Hutama Karya, Gubernur Sumatera Barat, Kepala Kantor BPN Padang Pariaman, KJPP dan turut tergugat H. Sudirman dan Asril Hasan

Jadwal lanjutan sidang gugatan PT Zulia Mentawai Rik Ke 5 Institusi tersebut,terkait pembatalan sepihak uang ganti kerugian yang sudah di setujui sebelum nya oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jalan Tol Padang – Kapalo Hilalang di PN Pariaman dengan nomor 71/Pdt.G/2023/Pn Pmn dengan Hakim Ketua: Dewi Yanti, S.H. Hakim Anggota 1: Syofianita, S.H., M.H. dan pada hari ini tanggal 11 Juli 2024 di pengadilan negri pariaman dengan agenda masih menghadirkan para saksi dari para tergugat, namun aneh nya dari para pihak tergugat tidak ada juga ada yang datang menghadirkan para saksinya akhirnya hakim melanjutkan pada agenda kesimpulan pada jadwal berikutnya yakin kesimpulan di tanggal 1 Agustus dan Putusan di tanggal 15 Agustus terang hakim.

Pihak pengacara dari Pihak Zulia Mentawai Mahardi Andri Anata S.H yang di dampingi H.Mulyadi SH.MH mengatakan bahwa dengan ketidak hadiran para saksi artinya mereka tidak menggunakan hak nya untuk menjelaskan kepada hakim dan mereka kehilangan hak nya namun hari ini kita melakukan penyerahan bukti tambahan dari penggugat” jelas Mahardi pada persidangan tadi yang masih terkait gugatan ganti rugi isi tambang klien nya yakni bahan sirtu dengan uang pengganti sebesar Rp 32 Milyar yang sudah di sepakati oleh pihak KJPP.

Kuasa Hukum Penggugat, PT. Zulia Mentawai, Mahardi Andrianata juga menyebutkan Pembebasan Lahan Jalan Tol ini mengakibatkan perusahaan dirugikan secara Moril dan Materil, karena secara administrasi ganti rugi sudah final.

“Pada tanggal 27 November 2020 kita diundang ke Asrama Haji Padang untuk tanda tangan kesepakatan hasil penilaian dari KJPP diwakili oleh Direktur PT. Zulia Mentawai berupa ganti untung tanah, tanam Tumbuhan dan Hasil dalam isi Tanah berupa Pasir dan Sirtu dalam kawasan lokasi Izin Tambang PT. Zulia Mentawai Rik,” Ujar Mahardi.

Menurut ia, Surat Perintah Pembayaran (SPP) sudah terbit dan ditandatangani oleh PPK tapi pembayaran tidak terlaksana seperti yang diharapkan maka klien kami menggugat nya ke PN Pariaman yang saat ini sedang berproses.

Di sidang dua minggu sebelumnya pihak penggugat yang sudah menghadirkan saksi ahli Agraria dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H, M.Hum. sebagai saksi Ahli untuk PT Zulia Mentawai

Pada keteranganya waktu itu ahli berpendapat Proses Ganti Rugi terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada lokasi PT. Zulia Mentawai di Kasang, dilakukan sesuai dengan prosedur yaitu telah terbitnya Penilaian dari KJPP, Validasi dari Kanwil BPN Sumbar, Surat Perintah Bayar dan Terbitnya Surat Penawaran Konsinyasi dari PN Pariaman.

“Dengan tahapan tersebut, pengadaan tanah sudah dilaksanakan oleh panitia, bersifat final sehingga tidak dapat membatalkan dan atau merubah subjek maupun objek,” Ujar Ahli Kurniawarman dalam keterangannya di Ruang PN Pariaman beberapa waktu lalu.

Selain itu, Ahli berpendapat, walaupun izin produksi terbit setelah adanya Penetapan Lokasi (PenLok), maka penggantian terhadap tanah tersebut wajib diberikan sesuai dengan presentase penilaian, dikarenakan objek yang terkena jalan tol tersebut adalah area tambang yang memiliki nilai.

Dikatakan, akibat dari pembangunan jalan tol tersebut mengakibatkan pekerjaan tambang tersebut terhenti sehingga pengelola tambang dan pemerintah menderita kerugian yang sangat besar.

@Ajie